JAKARTA, SUARAPUBLISH — Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH menyoroti tingginya penerimaan pajak negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi berbagai kesulitan
Sutan menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perpajakan agar beban pajak dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi.
“Harus ada perbedaan pajak bagi masyarakat miskin, menengah, dan orang kaya. Jangan disamakan,” ujar Sutan saat memberikan keterangan kepada sejumlah pemimpin redaksi media melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Penerimaan Pajak Capai Rp1.409 TriliunBerdasarkan publikasi resmi Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa edisi September 2026, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp1.409,0 triliun, atau 59,8 persen dari target APBN 2026. Penerimaan tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sutan mempertanyakan sejauh mana penerimaan negara tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Sutan, masyarakat kecil saat ini menghadapi tekanan ekonomi, antara lain sulitnya memperoleh pekerjaan dan menurunnya kemampuan untuk menabung. Ia juga menyebut menerima sejumlah pengaduan masyarakat mengenai kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.
“Lebih dari 80 persen pendapatan APBN bersumber dari pajak rakyat. Terus ke mana uangnya?” kata Sutan.
Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 31 Agustus 2026 penerimaan pajak sebesar Rp1.409 triliun merupakan bagian dari total pendapatan negara Rp2.055,6 triliun. Selain pajak, pendapatan negara juga berasal dari kepabeanan dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Target Penerimaan Pajak 2027Sutan juga menyoroti rencana penerimaan negara pada 2027. Dalam RAPBN 2027, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.591,4 triliun, sedangkan penerimaan perpajakan secara keseluruhan diproyeksikan Rp2.908 triliun.
Menurut Sutan, kebijakan fiskal perlu diarahkan agar penerimaan negara dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengusulkan adanya kebijakan yang dapat meringankan biaya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sutan juga menyoroti kondisi pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online (OJOL), yang menurutnya mengalami penurunan pendapatan.
“Seharusnya harga BBM turun dan stok berlimpah untuk kepentingan perputaran ekonomi agar penghasilan rakyat kecil meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi pasar tradisional yang menurutnya mengalami penurunan aktivitas perdagangan.
Minta Pemerintah Perhatikan Daya BeliSutan meminta pemerintah dan berbagai elemen masyarakat memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, penerimaan negara seharusnya juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesempatan usaha, serta membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
“Jangan biarkan semakin banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi,” kata Sutan.
SuaraPublish.media mencatat pernyataan mengenai kondisi kemiskinan, pendapatan masyarakat, OJOL, pasar tradisional, serta usulan penurunan tarif listrik dan harga BBM dalam artikel ini merupakan pandangan dan keterangan dari Prof. Dr. Sutan Nasomal. Data mengenai penerimaan pajak dan target APBN mengacu pada publikasi resmi Kementerian Keuangan.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom.
