JAKARTA, SuaraPublish.media – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji perluasan jaringan internet tetap atau fixed broadband untuk menekan biaya berlangganan internet di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses internet berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penetrasi fixed broadband di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 22 persen dari total konektivitas. Pemerintah berharap angka tersebut dapat meningkat hingga sekitar 50 persen.
Pernyataan itu disampaikan Nezar kepada awak media setelah menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026). Menurutnya, penguatan jaringan internet tetap perlu dilakukan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan selain internet seluler.
Komdigi juga menargetkan layanan internet dengan kecepatan 100 Mbps dapat tersedia dengan biaya sekitar Rp100 ribu. Nezar menjelaskan, biaya berlangganan internet di Indonesia masih relatif tinggi sehingga perlu didukung perluasan infrastruktur jaringan.
Selain menekan biaya, pemerintah berupaya memperluas akses internet ke wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi. Meskipun cakupan jaringan 4G telah mencapai sekitar 97 persen wilayah berpenghuni, sejumlah kawasan dengan jumlah penduduk kecil masih menghadapi keterbatasan akses.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memasukkan kewajiban pembangunan jaringan di wilayah yang membutuhkan layanan ke dalam kebijakan lelang spektrum frekuensi. Melalui kebijakan ini, operator yang memperoleh spektrum diharapkan turut memperluas jaringan 4G dan 5G ke daerah yang belum terlayani secara memadai.
Komdigi juga mendorong pengembangan jaringan 5G untuk meningkatkan kualitas konektivitas. Nezar menyebut penetrasi jaringan 5G saat ini masih berada di kisaran 8,5 persen sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi digital.
Menurut Nezar, pengembangan internet tetap dan seluler perlu berjalan beriringan. Dengan demikian, pemerataan akses tidak hanya berkaitan dengan cakupan jaringan, tetapi juga kualitas layanan dan kemampuan masyarakat membayar biaya berlangganan.
Informasi ini dirangkum berdasarkan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 209/HM-KKD/10/2026 yang diterbitkan pada Senin, 12 Oktober 2026.
